Luwuk – portalbanggai.com (27/01/2026). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah dari Ruang Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (27/1/2026). Rakor yang digelar secara hybrid tersebut diikuti kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah se-Indonesia.
Pemerintah Kabupaten Banggai turut mengikuti kegiatan tersebut dari Ruang Rapat Khusus Kantor Bupati. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, Ir. Moh. Ramli Tongko, S.Sos., S.T., M.Si., hadir didampingi Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai, Nuzulisna, S.P., bersama sejumlah unsur terkait lainnya.
Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan bahwa inflasi nasional secara tahunan (year on year) per Desember 2025 berada pada angka 2,92 persen. Komoditas penyumbang utama inflasi antara lain emas perhiasan, cabai merah, ikan segar, cabai rawit, dan beras. Angka tersebut masih berada dalam rentang target nasional sebesar 1,5–3,5 persen.
Sementara itu, inflasi bulanan (month to month) tercatat 0,64 persen, mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh harga sejumlah komoditas, seperti cabai rawit, daging ayam ras, bawang merah, emas perhiasan, dan ikan segar.
Mendagri menegaskan bahwa apabila inflasi melampaui ambang batas, masyarakat berpenghasilan rendah akan menjadi kelompok yang paling terdampak akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Harga beras naik misalnya, harga minyak naik, harga telur naik, daging naik, ikan naik, maka mereka akan sangat terasa sekali kesulitannya,” ujar Tito Karnavian.
Secara terpisah saat dimintai tanggapan mengenai hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, Ramli Tongko, menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung upaya pengendalian inflasi, khususnya pada sektor pangan dan kebutuhan pokok masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Banggai akan terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah serta menjaga ketersediaan dan stabilitas harga komoditas strategis, agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” kata Ramli Tongko.
Melalui rakor tersebut, pemerintah pusat menegaskan agar pemerintah daerah memfokuskan pengendalian inflasi pada komoditas yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di sektor pangan. (*)
Penulis warta dan foto: Ahtar Basonggo
